TEMPO.CO, Jakarta - Kabinet Indonesia Maju bentukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin melancarkan kritik terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai Senin, 14 September 2020.
Ungkapan kritik itu disampaikan oleh dua menteri Jokowi dan satu wakil menteri. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar, di dalam acara Sesi Plenary Rapat Nasional Kamar Dagang Indonesia (Kadin Indonesia), Kamis, 10 September 2020.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), mengatakan indeks harga saham gabungan (IHSG) menghadapi ketidakpastian karena pengumuman Gubernur DKI Jakarta tadi malam.
"Kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin. Karena hari ini indeks [IHSG] masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI [Anies Baswedan] tadi malam sehingga indeks pagi ini sudah [turun] di bawah 5.000," tegas Airlangga, dalam acara Kadin, Kamis, 10 September 2020.
Airlangga menyindir perkara gas dan rem PSBB yang dilakukan Anies. Menurutnya, pengambilan kebijakan jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.
"Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga public confidence. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," kata Airlangga.
